Komnas HAM Minta KPU Sediakan Tabung Oksigen di TPS Agar Tidak Terulang Adanya Kematian Petugas Seperti 2019

Komnas HAM Minta KPU Sediakan Tabung Oksigen di TPS Agar Tidak Terulang Adanya Kematian Petugas Seperti 2019
4466?subId1=24e&subId2=lwd&subId3=fus&partnerpropertyid=3906348
Jakarta – Sebagai gambaran, terdapat 894 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau petugas TPS yang meninggal pada Pemilu 2019. Selain itu, ada 5.175 petugas yang jatuh sakit. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada KPU RI untuk mencegah terulangnya tragedi ratusan petugas TPS Pemilu 2019 meninggal pada Pemilu 2024 ini. Salah satunya dengan menyediakan alat-alat pengecekan dan pertolongan pertama di TPS.”Komnas HAM merekomendasikan kepada KPU RI untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan terkait pertolongan pertama untuk keadaan darurat di antaranya oksigen, alat pengukur saturasi oksigen, alat pengukur tekanan darah, dan lain sebagainya,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi lewat siaran persnya, Jumat (17/11/2023).

Selain alat pertolongan pertama, Komnas HAM juga merekomendasikan kepada KPU agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan pada titik-titik strategis yang mampu menjangkau setiap TPS saat hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Komnas HAM juga merekomendasikan kepada KPU untuk menciptakan lingkungan TPS yang kondusif bagi kesehatan petugas dan masyarakat umum.

Beberapa di antaranya dengan mewujudkan TPS bersih, menyediakan ruang merokok terpisah, serta memastikan ketersediaan makanan dan minuman sehat bagi petugas.

KPU RI diketahui telah membuat sejumlah kebijakan guna mengantisipasi peristiwa naas itu terulang. Beberapa di antaranya KPU menetapkan batas usia maksimum 55 tahun untuk menjadi petugas KPPS, memperketat syarat-syarat kesehatan.

Selanjutnya, KPU juga mengurangi beban kerja dengan memangkas jumlah pemilih per TPS maksimal 300 orang, mengajak mahasiswa untuk menjadi KPPS, dan meminta semua pemerintah daerah memastikan semua KPPS di wilayahnya sudah mendapatkan BPJS.

Tinggalkan Balasan