Jakarta — Indra MH menyebut PKS konsisten sejak awal menolak RUU Cipta Kerja karena dipandang merugikan kaum Buruh. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Bidang Ketenagakerjaan menggelar talk show bertajuk Rezim Upah Murah Terus Berulah Buruh Makin Jengah, bertempat di Aula DPTP PKS, Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Hadir dalam Talkshow tersebut, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra MH, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Ketua Umum SPN Joko Heriyono, dan Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Dedi Masitomo.
“Ketika PKS melakukan penolakan sejak awal RUU cipta kerja bukan tanpa resiko godaan luar biasa. Tapi demi pertanggungjawaban dunia dan akhirat kita menolaknya, kita tidak ada satupun kebijakan PKS yang bertentangan dengan kebijakan Kaum Buruh dan kaum pekerja,” kata Indra.
Ia pun menuturkan, PKS secara konsisten menggelar acara membahas omnibus law cipta kerja untuk memberi edukasi terhadap masyarakat khususnya kaum pekerja akan bahayanya UU Cipta Kerja.
Acara ini kita adakan setiap bulan dalam rangka memperjuangkan perubahan menyadarkan kaum pekerja bahwa omnibus law sangat merugikan,” kata Indra.
Bukti konkret PKS memperjuangkan perubahan nasib burub ke arah yang lebih baik adalah rekam jejak penolakan UU Cipta Kerja yang sudah dilakukan oleh PKS
“Presiden PKS pernah membuat pernyataan tegas, pertama kali UU Cipta Kerja disahkan Presiden PKS membuat pernyataan mendesak Presiden RI menerbitkan Perpu pencabutan atau pembatalan omnibus law cipta kerja, karena setelah kalah voting di Parlemen, kita tidak berhenti mengupayakan dengan cara lain,” tutur Indra.
Lebih lanjut Indra berharap dukungan kepada PKS dan Amin pada Pemilu mendatang mendapat dukungan luas dari. Masyarakat agar bisa. Memperbaiki peraturan yang merugikan.
“Kita berharap pada Pemilu nanti, suara PKS naik signifikan begitu Iiya dalam Pilpres AMIN meraih kemenangan agar bisa menghadirkan perubahan yang berkeadilan terutama bagi kaum buruh,” tutup Indra.
